2026
Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. Mian, menekankan pentingnya kekompakan dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat lanjutan optimalisasi PAD yang digelar Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Selasa (14/4). Rapat ini merupakan tindak lanjut dari hasil studi banding yang dilakukan ke Provinsi Riau dan Sumatera Barat bersama sejumlah OPD beberapa waktu lalu.
Menurut Mian, keberhasilan daerah lain dalam meningkatkan PAD tidak lepas dari soliditas kerja tim yang terbangun dengan baik di seluruh perangkat daerah.
“Dari hasil studi tiru atau studi banding yang kita lakukan di Provinsi Riau dan Sumatera Barat, masih terdapat potensi PAD yang belum tergarap secara maksimal, khususnya dari sektor pajak air permukaan. Karena itu, seluruh OPD harus bersinergi dan bekerja sama untuk memetakan potensi-potensi tersebut agar PAD Bengkulu dapat meningkat secara optimal,” ujar Mian.
Ia menjelaskan, Provinsi Riau yang dikenal sebagai daerah perkebunan kelapa sawit mampu memperoleh pendapatan sangat besar dari sektor pajak air permukaan, bahkan mencapai ratusan miliar rupiah.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi contoh nyata bahwa Bengkulu juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD jika potensi yang ada dapat dikelola dengan baik dan didukung oleh koordinasi lintas OPD yang solid.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, H. Hadianto, juga menegaskan bahwa peningkatan PAD diyakini dapat terwujud apabila seluruh pihak mampu membangun kerja sama tim yang baik dan berjalan secara optimal.
“Kami yakin tambahan PAD dapat tercapai apabila team work berjalan dengan baik. Seluruh OPD harus saling mendukung, saling terbuka, dan memiliki semangat yang sama dalam menggali potensi-potensi daerah yang selama ini belum maksimal,” ungkap Hadianto.
Selain itu, Mian mengingatkan bahwa berkurangnya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berinovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.
“TKDD kita sudah mengalami pemotongan dari pemerintah pusat. Karena itu, daerah harus mampu mencari dan mengoptimalkan potensi-potensi yang belum tergarap. Menteri Dalam Negeri juga telah mengarahkan agar setiap daerah lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan kontribusi PAD,” tegasnya.
