2026
Surabaya – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu mengikuti kegiatan Capacity Building dan Studi Banding dalam rangka Percepatan Digitalisasi Daerah di Wilayah Provinsi Bengkulu, sekaligus Persiapan Evaluasi Kinerja Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 serta Pengisian Data Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada 24–25 Juli 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mempercepat implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah, meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin modern, transparan, dan akuntabel.
Rombongan Provinsi Bengkulu dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, serta diikuti oleh Asisten III, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu, serta Kepala Bapenda/Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mengakselerasi transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah.
Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh berbagai materi dan pengalaman mengenai Best Practice Provinsi Jawa Timur menjadi TP2DD Terbaik Tingkat Provinsi di Jawa, Digital Innovation Exchange Samsat Sambel Bajak (layanan pembayaran PKB self service), Digital Innovation Exchange Trans Jawa Timur, Evaluasi Survei IETPD Semester II 2025 serta Penyampaian KKI Fitur Online Payment.
Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa studi banding ini merupakan momentum penting untuk memperkaya wawasan, memperkuat kapasitas kelembagaan, sekaligus mengadopsi praktik-praktik terbaik (best practices) yang dapat diterapkan di Provinsi Bengkulu.
"Transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi penerimaan daerah. Melalui kegiatan ini, kami memperoleh banyak pembelajaran yang akan menjadi referensi dalam mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi daerah di Bengkulu," ujarnya.
Selain memperdalam pemahaman terhadap indikator penilaian Championship TP2DD Tahun 2026, kegiatan ini juga menjadi forum koordinasi dalam menyamakan persepsi terkait pengisian Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I Tahun 2026, sehingga seluruh pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu dapat menyampaikan data secara akurat, terukur, dan sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu optimistis, melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan, percepatan digitalisasi daerah akan semakin kuat. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, memperluas pemanfaatan transaksi digital, meningkatkan pendapatan daerah, serta memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, aman, dan transparan kepada masyarakat.
Keikutsertaan Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu dalam kegiatan ini juga menegaskan komitmen Bapenda untuk terus menghadirkan inovasi di bidang pengelolaan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan penguatan kapasitas aparatur dan adopsi praktik terbaik dari daerah yang telah berhasil, Bengkulu semakin siap menghadapi evaluasi TP2DD Tahun 2026 sekaligus mempercepat terwujudnya ekosistem transaksi digital yang terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.
