2026

BENGKULU – Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Provinsi Bengkulu menjadi ajang apresiasi bagi pemerintah kabupaten/kota dan jajaran Samsat yang menunjukkan kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan serta mengoptimalkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Gubernur Bengkulu H. Helmi Hasan menyerahkan piagam penghargaan kinerja pemungutan PKB kepada pemerintah kabupaten/kota dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD/Samsat) dalam rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-58 Provinsi Bengkulu, Rabu (18/11/2026), di halaman Kantor Gubernur Bengkulu. Gubernur bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam kegiatan tersebut.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terhadap kinerja, inovasi, dan kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung optimalisasi penerimaan PKB. Penilaian dilakukan melalui sejumlah indikator, mulai dari tingkat kepatuhan wajib pajak, partisipasi masyarakat dalam program pembebasan pajak, sinergi pemungutan, sosialisasi program keringanan pajak, kepatuhan kendaraan dinas pemerintah daerah, hingga pemanfaatan transaksi nontunai.

Hasil penilaian menunjukkan sejumlah capaian yang patut menjadi perhatian dan motivasi bersama.

Kabupaten Kepahiang berhasil meraih penghargaan pada kategori tertinggi tingkat kepatuhan PKB, dengan persentase 37,2 persen dari total kendaraan terdaftar. Capaian tersebut juga mengantarkan UPTD PPD/Samsat Kabupaten Kepahiang sebagai UPTD dengan tingkat kepatuhan PKB tertinggi di wilayah kerjanya.

Tidak hanya itu, Kabupaten Kepahiang juga memperoleh penghargaan kategori tertinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan program pembebasan PKB Tahun 2026, dengan persentase partisipasi mencapai 29,5 persen dari total kendaraan terdaftar. Pada kategori yang sama, UPTD PPD/Samsat Kabupaten Kepahiang menjadi UPTD dengan tingkat partisipasi masyarakat tertinggi.

Sementara itu, Kabupaten Seluma mendapatkan penghargaan sebagai daerah paling kolaboratif dalam sinergi pemungutan PKB, dengan nilai 4,6 berdasarkan akumulasi bukti dukung sesuai bobot indikator penilaian. Kabupaten Seluma juga memperoleh penghargaan sebagai daerah teraktif dalam sosialisasi program pembebasan dan keringanan PKB Tahun 2026, dengan nilai 17,6.

Pada kategori sosialisasi, UPTD PPD/Samsat Kabupaten Rejang Lebong ditetapkan sebagai UPTD teraktif dalam menyosialisasikan program pembebasan dan keringanan PKB Tahun 2026 berdasarkan akumulasi bukti dukung sesuai bobot indikator.

Penghargaan kategori tertinggi tingkat kepatuhan PKB kendaraan milik pemerintah daerah diraih Pemerintah Kabupaten Kaur dengan capaian 83,3 persen dari total kendaraan dinas yang terdaftar. Capaian ini menjadi gambaran komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakan atas kendaraan operasionalnya.

Adapun kategori tertinggi transaksi nontunai PKB diraih UPTD PPD/Samsat Kota Bengkulu dengan persentase transaksi nontunai sebesar 25,1 persen dari total transaksi PKB dan BBNKB II pada layanan UPTD PPD Kota Bengkulu.

Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa pemberian penghargaan ini bukan sekadar seremoni atau bentuk apresiasi atas capaian yang telah diraih, melainkan juga menjadi instrumen evaluasi sekaligus pemacu peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah.

Melalui penilaian berbasis indikator, pemerintah daerah dan seluruh UPTD PPD/Samsat didorong untuk terus memperbaiki kinerja, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas jangkauan sosialisasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengembangkan kemudahan pelayanan dan pembayaran pajak secara nontunai.

Optimalisasi PKB tidak dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi semata. Dibutuhkan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten/kota, jajaran Samsat, kepolisian, Jasa Raharja, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah.

Bapenda Provinsi Bengkulu berharap penghargaan ini mampu menciptakan kompetisi positif antardaerah dan antar-UPTD PPD/Samsat, sehingga capaian kinerja tidak berhenti pada penghargaan, tetapi berlanjut pada peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Pajak kendaraan yang dibayarkan masyarakat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting dalam membiayai pembangunan. Semakin tinggi kepatuhan dan semakin kuat sinergi pemungutan, semakin besar pula peluang daerah meningkatkan kemandirian fiskal dan menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.

Momentum HUT ke-58 Provinsi Bengkulu ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan membutuhkan kontribusi bersama. Bapenda Provinsi Bengkulu berkomitmen terus memperkuat tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bagikan ke Sosial Media

Berita Lainnya