2026
BENGKULU, 22 SEPTEMBER 2026 — Penguatan pendapatan daerah menjadi bagian penting dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut menjadi salah satu agenda dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu yang dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu, H. Hadianto, S.E., M.M., M.Si., bersama unsur pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Bengkulu di Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (22/9/2026).
Rapat tersebut menjadi ruang pembahasan antara unsur legislatif dan pemerintah daerah dalam melihat kembali target dan kemampuan pendapatan daerah pada perubahan APBD 2026. Bagi Bapenda, pembahasan ini memiliki arti strategis karena pendapatan daerah menjadi salah satu fondasi dalam mendukung pembiayaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, Bapenda Provinsi Bengkulu menyampaikan perkembangan dan langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah sebagai bagian dari upaya menjaga pencapaian target pendapatan dalam APBD Perubahan 2026.
Target pendapatan bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di balik target tersebut terdapat potensi pajak dan retribusi daerah yang harus dikelola secara optimal, kepatuhan masyarakat yang perlu terus diperkuat, serta kualitas pelayanan publik yang harus terus ditingkatkan.
Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu, H. Hadianto, menegaskan bahwa pencapaian target pendapatan membutuhkan kerja bersama dan penguatan strategi hingga akhir tahun anggaran.
“Target pendapatan dalam APBD Perubahan harus kita kawal bersama. Bapenda terus melakukan optimalisasi potensi pendapatan, memperkuat pelayanan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memastikan setiap potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara optimal sesuai ketentuan,” tegas Hadianto.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan satu jenis penerimaan. Penguatan harus dilakukan melalui berbagai sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, disertai pembenahan administrasi, penguatan pengawasan, digitalisasi pelayanan, serta peningkatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Langkah tersebut sejalan dengan arah Bapenda Provinsi Bengkulu dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Bapenda sendiri terus mendorong optimalisasi berbagai sektor pendapatan, termasuk pajak daerah, melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemanfaatan sistem digital.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, optimalisasi pendapatan diharapkan dapat terus diperkuat hingga akhir tahun anggaran guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
