2026
BENGKULU — Upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bengkulu. Hal tersebut tercermin dari kunjungan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pasaman Barat beserta jajaran ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu, H. Hadianto, S.E., M.M., M.Si., (Jumat, 11/9/2026) sebagai bagian dari agenda silaturahmi sekaligus pertukaran pengalaman mengenai pengelolaan dan pengembangan potensi pendapatan daerah.
Pertemuan ini menjadi ruang berbagi praktik dan pengalaman antarpemerintah daerah, terutama dalam mengidentifikasi sumber-sumber PAD yang masih dapat dikembangkan dan dioptimalkan. Berbagai pendekatan dalam pengelolaan pendapatan daerah menjadi bahan pembelajaran untuk mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah.
H. Hadianto menegaskan bahwa optimalisasi PAD tidak semata-mata berbicara mengenai peningkatan penerimaan, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah mampu menggali potensi secara terukur, membangun sistem pengelolaan yang efektif, serta memberikan kemudahan dan kepastian pelayanan kepada masyarakat.
“Penguatan PAD harus dilakukan dengan melihat potensi yang ada, memperbaiki tata kelola, memanfaatkan digitalisasi, serta membangun kolaborasi. Dengan begitu, peningkatan pendapatan daerah tetap berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” demikian pokok pesan dalam pertemuan tersebut.
Pertukaran informasi antara Bapenda Provinsi Bengkulu dan BKAD Kabupaten Pasaman Barat diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam pengembangan inovasi dan strategi pengelolaan pendapatan daerah.
Sinergi antardaerah menjadi penting di tengah tuntutan pemerintah daerah untuk semakin mandiri dalam membiayai pembangunan. PAD yang optimal akan memperkuat ruang fiskal pemerintah daerah sehingga program pembangunan dan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara lebih berkelanjutan.
Melalui kunjungan ini, Bapenda Provinsi Bengkulu juga menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan pemerintah daerah lainnya. Sebab, semakin kuat tata kelola pendapatan, semakin besar pula kapasitas pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan dan pelayanan yang berdampak bagi masyarakat.
