2026
Bengkulu – Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu menggelar hearing bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu dan sejumlah perusahaan sektor pertambangan serta perkebunan pada Selasa, 2 Juni 2026. Kegiatan ini mengusung tema “Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Penguatan Kontribusi Sektor Pertambangan dan Perkebunan dalam Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2026.”
Hearing tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara legislatif, pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu.
Dalam forum tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa sektor pertambangan dan perkebunan merupakan sektor unggulan yang memiliki potensi besar dalam mendukung penerimaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk memastikan seluruh kewajiban daerah dapat dipenuhi secara optimal, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Daerah membutuhkan dukungan seluruh pihak untuk memperkuat kapasitas fiskalnya. Ketika penerimaan daerah meningkat, maka pemerintah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bapenda Provinsi Bengkulu memaparkan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
Bapenda menilai bahwa kepatuhan dan keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan data usaha menjadi faktor penting dalam mendukung akurasi perhitungan potensi penerimaan daerah. Oleh sebab itu, sinergi yang terbangun melalui hearing ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kontribusi sektor pertambangan dan perkebunan terhadap PAD.
Sementara itu, perwakilan perusahaan yang hadir menyampaikan dukungan terhadap upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Mereka menyatakan kesiapan untuk terus menjalin komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah dan DPRD guna menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah.
