2026
Bengkulu – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu, H. Hadianto, S.E., M.M., M.Si., diwakili oleh Sekretaris Badan, Ferry Hadianto, S.Kom., M.M., menghadiri undangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam rangka Penyusunan Laporan Eksekutif Daerah Semester I Tahun 2026. Kegiatan tersebut dikemas dalam diskusi bertema "Pengelolaan Fiskal Pemerintah Provinsi Bengkulu" yang berlangsung pada Kamis (9/7/2026) di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.
Diskusi ini menjadi forum strategis antara BPKP dan perangkat daerah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan, peluang, serta langkah percepatan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Hasil pembahasan akan menjadi bagian dari rekomendasi dalam Laporan Eksekutif Daerah Semester I Tahun 2026 sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Bapenda Provinsi Bengkulu memaparkan berbagai strategi dan langkah konkret dalam penguatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus pembahasan meliputi penguatan kelembagaan pengelolaan PAD, termasuk penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), optimalisasi peran Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Satgas OPAD), serta penyusunan Analisis Jabatan Bapenda sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Selain aspek kelembagaan, Bapenda juga menyampaikan berbagai upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Kedua sektor tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk terus ditingkatkan melalui penguatan regulasi, pemanfaatan data yang akurat, sinergi lintas instansi, serta pengawasan yang lebih efektif terhadap objek pajak.
Sekretaris Bapenda menegaskan bahwa penguatan tata kelola fiskal tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga pada pembentukan sistem pengelolaan pendapatan yang profesional, adaptif, dan akuntabel. Kelembagaan yang kuat, didukung sumber daya manusia yang kompeten dan tata kelola yang baik, menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Melalui forum yang difasilitasi BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu ini, diharapkan tercipta sinergi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan aparat pengawasan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang tepat sasaran. Bapenda Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk terus melakukan inovasi, memperkuat kelembagaan, serta mengoptimalkan seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu.
