2026
BENGKULU — Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah di tengah tekanan harga sejumlah komoditas pangan strategis. Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bengkulu, inflasi year-on-year (y-on-y) pada Juli 2026 tercatat 3,78 persen, sedangkan inflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,23 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu. Melalui rapat koordinasi yang digelar Rabu (19/8/2026) di Ruang Rapat Besar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu, TPID menegaskan pengendalian inflasi harus dilakukan sebelum gejolak harga terjadi, bukan setelah harga terlanjur melonjak.
Rapat difokuskan pada pengamanan komoditas pangan strategis, antara lain beras, cabai merah, bawang putih, daging ayam ras, dan daging sapi. Perkembangan harga, pasokan, dan distribusi harus dipantau secara konsisten untuk mengantisipasi kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di kabupaten/kota.
TPID juga mengevaluasi tindak lanjut Rapat Koordinasi TPID Juni 2026 serta membahas Rencana Aksi 4K Pengendalian Inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Risiko gangguan produksi dan pasokan akibat perkembangan cuaca, termasuk potensi dampak El Nino, turut menjadi perhatian.
Pemprov Bengkulu menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab lintas sektor. OPD tidak cukup hadir secara administratif, tetapi harus membawa langkah konkret sesuai kewenangannya. Pemerintah kabupaten juga diminta memperkuat pemantauan IPH dan segera merespons komoditas yang menunjukkan tekanan harga.
Perkuat Transaksi Digital, Perluas Pembayaran Pajak melalui QRIS
Dalam rangkaian pembahasan, TPID juga mendorong penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), termasuk perluasan transaksi pemerintah dan masyarakat secara non tunai.
Salah satu langkah yang didorong adalah perluasan pembayaran pajak daerah melalui QRIS. Digitalisasi pembayaran pajak diharapkan semakin memudahkan masyarakat, mengurangi ketergantungan terhadap transaksi tunai, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah.
Perluasan QRIS tidak hanya menjadi inovasi pelayanan, tetapi juga bagian dari ekosistem digitalisasi ekonomi daerah. Semakin mudah masyarakat membayar pajak dan bertransaksi secara non tunai, semakin kuat pula fondasi tata kelola keuangan daerah yang cepat, transparan, dan terukur.
